Pemerintah Indonesia mengakui adanya kekhususan pada beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Status Otonomi Khusus (Otsus) atau Daerah Istimewa diberikan sebagai pengakuan terhadap sejarah, budaya, atau kebutuhan spesifik wilayah tersebut. Pemberian status ini tertuang dalam undang-undang dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur urusan internalnya dibandingkan dengan daerah lain.
Saat ini, terdapat beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status otonomi khusus atau istimewa, masing-masing dengan latar belakang dan kekhususan yang berbeda:
1. Daerah Istimewa Aceh:
Aceh mendapatkan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan implementasi dari Perjanjian Helsinki 2005. Keistimewaan Aceh meliputi penerapan hukum syariat Islam sebagai hukum positif, kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pembentukan partai politik lokal.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY):
Keistimewaan Yogyakarta didasarkan pada sejarah pembentukan negara dan peran Kesultanan Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman dalam perjuangan kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 mengatur keistimewaan DIY dalam hal tata cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur yang memiliki kekhususan tersendiri, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.
3. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta:
Jakarta memiliki status khusus sebagai ibu kota negara, meskipun status ini secara bertahap akan beralih seiring pemindahan ibu kota ke IKN. Kekhususan Jakarta diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang memberikan kewenangan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan pengembangan infrastruktur, tata ruang kota, serta tugas dan tanggung jawab sebagai pusat perwakilan negara asing dan lembaga internasional.
4 & 5. Provinsi Papua dan Papua Barat:
Kedua provinsi di ujung timur Indonesia ini mendapatkan status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Otsus Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan menghormati hak-hak adat. Kekhususannya meliputi dana otonomi khusus yang signifikan, pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural masyarakat asli, serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan aspek budaya.
Pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengakomodasi kekhasan dan keberagaman Indonesia, sekaligus mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.