Transisi energi global telah menempatkan Kebijakan Energi Terbarukan (EBT) sebagai agenda strategis nasional bagi Indonesia. Komitmen negara untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 menuntut adanya langkah-langkah regulasi yang agresif dan terstruktur untuk mempercepat adopsi sumber-sumber energi ramah lingkungan seperti surya, angin, air, dan panas bumi. Tanpa kerangka hukum yang kuat dan insentif yang menarik bagi investor, target ambisius ini akan sulit diwujudkan. Kebijakan Energi Terbarukan yang baru ini harus mampu mengatasi kendala klasik seperti harga keekonomian yang belum kompetitif, risiko investasi yang tinggi, dan tantangan infrastruktur transmisi.
Regulasi Harga dan Kepastian Investasi
Salah satu hambatan terbesar dalam pengembangan EBT adalah harga beli listrik yang dinilai kurang menarik bagi pengembang swasta. Oleh karena itu, fokus utama Kebijakan Energi Terbarukan saat ini adalah penerbitan regulasi yang menjamin kepastian harga dan memitigasi risiko. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menggarap Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembelian listrik EBT, yang bertujuan menggantikan skema harga lama.
Perpres ini menekankan pada skema harga patokan tertinggi atau mekanisme feed-in tariff (FIT) yang lebih menarik, terutama untuk proyek-proyek yang berada di luar Pulau Jawa-Bali. Menurut data yang dirilis oleh Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Ir. Ananta Wijaya, M.Sc. (bukan nama sebenarnya), pada sebuah focus group discussion di Hotel Mulia Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025, kebijakan harga baru ini diproyeksikan dapat memicu investasi sebesar USD 4 miliar (sekitar Rp 60 triliun) di sektor EBT dalam dua tahun pertama implementasinya. Kepastian regulasi harga ini sangat krusial untuk membuka keran pendanaan swasta.
Integrasi EBT ke Jaringan Transmisi
Tantangan kedua terletak pada integrasi sumber EBT yang bersifat intermiten (tidak selalu tersedia, seperti surya dan angin) ke dalam jaringan listrik nasional yang dominan berbasis batu bara (base load). Kebijakan Energi Terbarukan harus didukung oleh pembangunan infrastruktur transmisi pintar (smart grid) dan teknologi penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System / BESS).
Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah merencanakan proyek besar untuk membangun BESS skala utilitas di beberapa lokasi strategis, terutama di kawasan yang kaya akan potensi surya dan angin seperti Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kontrak untuk proyek pembangunan BESS dengan kapasitas total 50 MW di Sumba ini telah ditandatangani pada 19 September 2024. Proyek ini diharapkan menjadi model untuk manajemen jaringan listrik yang lebih fleksibel. Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melalui Divisi Pengamanan Objek Vital Nasional (Pam Obvitnas), telah mulai meningkatkan pengamanan fisik pada aset-aset energi baru ini, termasuk PLTS dan fasilitas BESS, menyadari perannya yang semakin strategis terhadap keamanan energi nasional.
Insentif Fiskal dan Non-Fiskal
Untuk mempercepat transisi, diperlukan Kebijakan Energi Terbarukan yang memberikan insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif fiskal mencakup pembebasan bea masuk untuk komponen EBT, libur pajak (tax holiday) untuk investasi proyek skala besar, dan skema pembiayaan hijau.
Pada tingkat non-fiskal, pemerintah terus menyederhanakan proses perizinan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah membentuk satuan tugas khusus EBT pada Januari 2025, yang bertugas memangkas birokrasi perizinan, menargetkan proses persetujuan investasi proyek EBT tidak lebih dari 90 hari kerja. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggunakan kerangka regulasi sebagai driver utama untuk mencapai target nol emisi yang ambisius.