Komitmen pemerintah terhadap Pembangunan Infrastruktur selama satu dekade terakhir telah mengubah wajah konektivitas di Indonesia, mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga jaringan telekomunikasi. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: seberapa jauh proyek-proyek besar ini telah meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat, dan bagaimana Tingkat Kepuasan Publik saat ini? Menilai efektivitas investasi triliunan rupiah tidak cukup hanya dari panjangnya jalan yang dibangun, melainkan juga dari manfaat nyata yang diterima oleh pengguna sehari-hari. Evaluasi ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan Pembangunan Infrastruktur yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Menurut hasil Survei Nasional Kepuasan Layanan Publik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2025, Tingkat Kepuasan Publik terhadap Kualitas Infrastruktur secara umum berada pada angka 78,5%, sebuah peningkatan moderat dari tahun sebelumnya. Kenaikan kepuasan ini sebagian besar didorong oleh kemudahan aksesibilitas transportasi darat, khususnya di pulau Jawa dan Sumatera, berkat selesainya beberapa ruas jalan tol utama. Misalnya, waktu tempuh logistik dari Pelabuhan Merak ke Surabaya diklaim telah berkurang 40% sejak beroperasinya seksi terakhir Trans-Jawa Toll Road. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur fisik.
Meskipun demikian, Tingkat Kepuasan Publik masih menunjukkan disparitas regional yang signifikan. Di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Kualitas Infrastruktur yang berkaitan dengan sanitasi, air bersih, dan listrik masih menjadi keluhan utama. Di beberapa kabupaten terpencil di NTT, misalnya, rasio elektrifikasi masih berada di bawah 85%, jauh di bawah target nasional 99%. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan Infrastruktur masih bersifat jawa-sentris dan belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan antar-wilayah. Selain itu, Kualitas Infrastruktur non-fisik, seperti layanan internet cepat dan merata, juga menjadi PR besar.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengumumkan refocusing anggaran Perbelanjaan Infrastruktur pada kuartal keempat 2025, dengan mengalokasikan 60% dana untuk proyek-proyek di luar Jawa. Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimuljono, dalam rapat koordinasi pada 1 Oktober 2025, menekankan bahwa fokus kedepan adalah pada Kualitas Infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pembangunan 100 unit jembatan gantung di wilayah perdesaan dan peningkatan irigasi. Dengan alokasi yang lebih merata dan fokus pada kualitas bukan hanya kuantitas, diharapkan Tingkat Kepuasan Publik akan terus meningkat, mencerminkan manfaat Pembangunan Infrastruktur yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.