Di balik citra damai dan bersahaja Yogyakarta, tersimpan Suara Korban praktik pajak liar yang sangat meresahkan. Pedagang kaki lima di pasar tradisional hingga sopir angkutan umum, keduanya sering menjadi sasaran empuk oknum tidak bertanggung jawab. Kisah-kisah pilu ini menggambarkan bagaimana pungutan tidak resmi membebani hidup mereka, mengikis pendapatan yang sudah pas-pasan.
Bagi para pedagang, setiap rupiah sangat berarti. Namun, mereka terpaksa menghadapi “retribusi” di luar ketentuan, seringkali tanpa bukti atau penjelasan yang jelas. Suara Korban dari sektor ini menceritakan bagaimana mereka harus menyisihkan sebagian kecil keuntungan harian hanya untuk “uang keamanan” atau “kebersihan” fiktif agar usaha mereka tidak diganggu.
Tak jauh berbeda, sopir angkutan umum juga sering menjadi target Pajak Liar. Mulai dari terminal bayangan hingga pos-pos tidak resmi di jalan, mereka ditodong berbagai jenis pungutan yang tidak sah. Setiap kali mereka mengangkut penumpang, ada risiko harus mengeluarkan uang yang tidak masuk akal, memotong jatah makan keluarga mereka.
Suara Korban ini menggambarkan lingkaran setan ketakutan dan keputusasaan. Mereka enggan melaporkan karena khawatir akan intimidasi atau pembalasan. Ketidakberdayaan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, membuat praktik pajak liar semakin leluasa dan sulit diberantas di lapangan, menciptakan ketidakadilan yang sistematis.
Dampak ekonomi dari Pajak Liar ini sangat nyata. Para pedagang dan sopir kesulitan menabung atau mengembangkan usaha mereka. Modal yang seharusnya diputar kembali untuk membeli dagangan atau perawatan kendaraan justru menguap. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi riil di tingkat akar rumput, di mana mereka seharusnya menjadi motor penggerak.
Lebih dari sekadar kerugian finansial, Pajak Liar juga menimbulkan luka psikologis. Rasa tidak aman, frustrasi, dan ketidakpercayaan terhadap aparat atau sistem hukum semakin tumbuh. Ini adalah Suara Korban yang mengeluhkan minimnya perlindungan dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pungli.
Pemerintah Kota Yogyakarta harus mendengarkan Suara Korban ini dengan serius. Diperlukan tindakan konkret dan tanpa kompromi untuk memberantas Pajak Liar. Penegakan hukum yang tegas, sosialisasi hak-hak masyarakat, dan penyediaan saluran pengaduan yang aman dan efektif adalah kunci untuk mengembalikan keadilan dan martabat para pelaku usaha kecil di kota ini.